Senin, 29 Oktober 2012

Peningkatan Hak dari HGB Menjadi SHM


Saat membeli  rumah pada developer, umumnya surat tanah yang kita dapatkan bukan sertifikat hak milik (SHM), melainkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Hak atas tanah yang di bebani oleh Hak Guna Bangunan (HGB) dapat di perpanjang paling lama 20 Tahun (vide: 35 Ayat 1 dan 2 UU No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria.
HGB atas tanah dan Rumah di atas tanah tersebut dapat ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik, dengan syarat sertifikat HGB dimaksud harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan luas kurang dari 600 meter persegi, masih menguasai tanah dan memiliki HGB yang masih berlaku atau sudah habis masa.

Untuk meningkatkan status hak tanah dari HGB menjadi HM, Anda dapat langsung ke BPN atau melalui Notaris setempat dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut  :
  1. Sertipikat HGB asli dan foto copy yang akan diubah statusnya
  2. Foto copy KTP pemegang hak
  3. Foto copy SPPT dan STTS PBB tahun terakhir
  4. Foto copy STTS PBB lima tahun terakhir
  5. Surat Pernyataan Hasil Ukur
  6. Formulir Uang Pemasukan ke negara ±2% dari NJOP
  7. Formulir Permohonan Pendaftaran Perpanjangan
  8. Surat Permohonan Pengukuran
  9. Surat Kuasa untuk Pengukuran/Perpanjangan/ Pembaharuan dan Pengambilan Sertipikat (apabila di kuasakan)
  10. Foto copy KTP penerima kuasa yang telah dilegalisir (Apabila di kuasakan)
Bila Anda mengurus sendiri ke BPN, prosedur resminya :
  1. Membeli dan Mengisi formulir permohonan (beserta map)
  2. Memiliki / membawa Sertifikat Hak Atas Tanah (HP/HGB).
  3. IMB atau surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa rumah tersebut digunakan untuk rumah tinggal.
  4. Surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan)
  5. Identitas pemohon KTP, KK, WNI, Ganti Nama (jika perorangan), akta pendirian /akta perubahan (jika badan hukum).
  6. PBB tahun berjalan (fotokopi dengan menunjukkan aslinya).
  7. Surat pernyataan tidak memiliki tanah perumahan lebih dari 5 (lima) bidang dengan luas tanah keseluruhan tidak lebih 5.000 m2.
  8. Surat pernyataan dari pemegang Hak Tanggungan apabila tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan pernyataan dari pemohon.
  9. Surat pernyataan dari pemohon.
Biaya :
 Biaya pemasukan kas negara (2% x (NJOP tanah – 60 Juta)

Misal harga NJOP tanah : Rp.1.300.000/m2 dan luas tanah adalah 145 m2. maka NJOP tanah : 1.300.000x 145 = 188.500.000. jadi biaya pemasukan kas negara untuk peningkatan SHM adalah :
2% x (188.500.000-60.000.00) = Rp. 2.570.000

Bila Anda menguasakan kepada pihak Notaris untuk mengurusnya, maka biaya tersebut diatas belum termasuk biaya jasa Notaris yang nilainya berbeda-beda untuk setiap daerah.

1 komentar: